Liputan Berita Sahabat

Dua liputan berita ini merupakan karya sahabatku Ariehta Eleison [KO3] yang baru saja memasuki dunia jurnalistik. Kupublikasikan melalui Blog ini sebagai bentuk penghargaanku kepadanya.

KPK Menolak Permintaan Hartati

POLITIK & HUKUM, 30 Jan 2013

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan mengembalikan sembilan tahanannya dari Rumah Tahanan Cabang KPK di Kompleks Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan, ke Rutan KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. Permintaan terdakwa kasus suap Bupati Buol, Hartati Murdaya, kepada KPK untuk tidak dikembalikan ke Rutan KPK tidak dikabulkan.

”Pimpinan KPK memutuskan semua tahanan harus kembali,” ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/1). Sembilan tahanan KPK itu dikembalikan karena Rutan KPK sudah layak ditempati kembali.

Saat banjir menggenangi sebagian besar Jakarta, 17 Januari lalu, sembilan tahanan dipindahkan karena Rutan KPK terendam banjir dan aliran listrik padam. Saat ini, untuk mengantisipasi banjir susulan, Unit Pelayanan Gedung KPK telah menyiapkan tanggul berupa karung berisi pasir serta pompa penyedot. 

Tahanan laki-laki 

Hingga kemarin malam, dari sembilan tahanan, baru lima tahanan laki-laki yang dikembalikan ke Rutan KPK. Mereka adalah mantan Bupati Buol Amran Batalipu; petinggi PT Hardaya Inti Plantations, Yani Anshori dan Gondo Sudjono, serta anggota DPRD Riau, Syarif Hidayat dan Muhammad Rum Zen.

Sementara empat tahanan perempuan akan dikembalikan ke Rutan KPK dari Rutan Guntur, Rabu ini. Keempat tahanan itu adalah Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom; Direktur Utama PT Hardaya Inti Plantations Hartati Murdaya; mantan pejabat Kementerian Kesehatan, Ratna Dewi Umar; dan Direktur Keuangan PT Anugerah Nusantara Neneng Sri Wahyuni. (K03)

Sidang Ajudikasi Masuki Tahap Terakhir

POLITIK & HUKUM, 30 Jan 2013

 

Jakarta, Kompas - Sidang ajudikasi pemilihan umum antara partai-partai politik yang tidak lolos verifikasi dan Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, Selasa (29/1), memasuki tahap akhir. Sidang yang diikuti sejumlah partai politik itu, kemarin, dilakukan untuk pemeriksaan bukti dan saksi. 

Sementara itu, dalam jumpa pers di Kantor Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) di Jakarta, Selasa, Ketua Bidang Hukum Partai SRI Horas Naiborhu menyatakan, pihaknya mencurigai integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak menjalankan kewajiban verifikasi langsung kepada anggota partainya, seperti di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Padahal, KPU sudah memiliki alokasi anggaran tersendiri untuk melakukan verifikasi langsung. 

Demikian salah satu dasar penolakan Partai SRI atas penetapan 10 partai peserta Pemilu 2014, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014.Horas menambahkan, alih- alih verifikasi langsung, KPU Samosir hanya meminta DPW Partai SRI Samosir untuk menghadirkan anggotanya di kantor KPU. Waktu yang diberikan KPU untuk menghadirkan anggota relatif singkat. Alhasil, jumlah anggota yang dapat dihadirkan tidak mencukupi syarat jumlah yang disyaratkan UU Pemilu. ”Ini hanya satu contoh dari banyak contoh lain yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Partai kami dirugikan karena tidak bisa menjadi partai peserta pemilu,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Partai Nasional Republik dan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru menjalani sidang pemeriksaan tahap keempat. Partai Bulan Bintang serta Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia mengikuti sidang ajudikasi tahap ketiga. Partai SRI mengikuti sidang pemeriksaan tahap ketiga pada Senin lalu dan tinggal menunggu keputusan.

Adapun partai-partai lain memasuki sidang pemeriksaan tahap pertama dan kedua. Partai Peduli Rakyat Nasional, misalnya, menjalani ajudikasi tahap kedua. (K01/K03)