Sehari Bercerita

Sehari Bercerita adalah usahaku untuk membiasakan diri menulis hal-hal yang kutemui dan pikirkan dalam keseharian. Sebanyak empat belas catatan yang kutulis dalam waktu empat belas hari, mulai tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan 7 Juli 2025.

 

Hari Kesatu: Sambal dan Pengadilan

Tiba-tiba pengin menulis hal-hal kecil dan ringan yang terlintas di kepala. Dan sepertinya menarik menantang diri melakukan itu secara rutin dalam beberapa hari ke depan. Syahdan, kumulai tentang sambal dan pengadilan.

Seringnya kala makan di warung atau restoran, porsi nasi yang disediakan nampak terlalu penuh. "Nasinya dikurangi ya" pintaku ke penjual.

Lain cerita kalau ketemu sambal yang enak. Nafsu makan tergugah, kalap pengin menambah. Seperti malam ini di warung "Penyetan Murmer Kranggan", lokasinya di sekitar Jalan Kranggan, Surabaya. Tempatnya apa adanya tak begitu mencolok. Tapi sambalnya mantap. Ada lima menu sambal: matang, ijo, matah, mangga, dan toreg. Aku coba sambal matang dengan lauk bebek goreng, sepotong tahu dan terong. Mau tambah nasi takut gendut, hehe. Kuurungkan niat.

Ah, melegakan sekali hari ini. Usai mendapat kesempatan kembali ke gedung pengadilan. Pengadilan Negeri Surabaya yang gedungnya termasuk cagar budaya. Merasakan antre pendaftaran perkara, menyaksikan lalu-lalang orang berjibaku dengan masing-masing masalahnya. (Surabaya, 24 Juni 2025)

Kemah Cerita

Aku dan keluarga mengikuti Kemah Cerita yang diselenggarakan komunitas Ayo Dongeng Indonesia (AyoDI) di El Mande Camping Ground Bogor, 5-6 Juli 2025. Diikuti sebanyak 54 orang dari 15 keluarga. Kegiatan berkemah yang diisi dengan kegiatan bermain dan dongeng.

Jumlah peserta lebih sedikit dibandingkan dengan Kemah Cerita sebelumnya di tahun 2023 yang pernah kuikuti yaitu sebanyak 112 orang dan diselenggarakan di Perkemahan Suaka Elang, Gunung Halimun Salak, Bogor. Meski demikian, keduanya sama menyenangkan.

Jalan-Jalan ke Singapura-Johor Bahru

Persiapan: Pesan Tiket dan Penginapan

Rekreasi ke Singapura atau Malaysia sebetulnya jauh lebih hemat dibandingkan misalnya pergi ke Jogja atau Bali. Itulah salah satu alasan kenapa kami memilih berwisata ke Singapura dan Johor Bahru. Sejak bulan November 2024, Aku dan pasangan hidupku, Afidah, sudah mulai merencanakan dan menyiapkan pembelian tiket pesawat dan penginapan.

Tanggal 17 November 2024, melalui aplikasi Traveloka, aku memesan tiket pesawat AirAsia keberangkatan dari Jakarta ke Singapura penerbangan tanggal 18 Januari 2025 untuk empat orang terdiri dari Aku, Afidah, si sulung, Madiba (11 tahun), dan si bungsu, Kayo (8 tahun). Harga untuk satu tiket sebesar Rp. 452.843,- dikali empat dan ditambah biaya layanan totalnya sebesar Rp. 1.838.543,-

Di hari dan waktu yang sama, aku juga pesan tiket kepulangan dari Johor Bahru ke Jakarta. Kenapa pulang dari Johor Bahru? Karena penginapan dan tiket pulang dari Singapura mahal, setidaknya mahal menurut pandanganku ya. Jadi di hari kedua kita memang merencanakan bermalam di Johor Bahru sekalian pulang dari sana di hari ketiganya.

Tiket kepulangan dari Johor Bahru ke Jakarta dengan pesawat AirAsia penerbangan tanggal 20 Januari 2025 masing-masing seharga Rp. 635.934,- dikali empat dan ditambah biaya layanan totalnya sebesar Rp. 2.581.892,-. Sementara untuk penginapan aku memilih Hallmark Regency Hotel karena menyediakan kamar family suite dengan tiga ranjang kasur dan lokasinya dekat dari Johor Bahru Sentral. Aku pesan semalam dengan harga Rp. 640.773,-. Jadi total biaya tiket pesawat pulang-pergi dan penginapan semuanya sebesar Rp. 5.061.208,-.

Mama Adalah Kepala Keluarga

 

Aku (36 tahun) dan istriku, Afidah (34 tahun), memilki dua anak perempuan: Madiba Vandana Afias (7 tahun) dan Kayana Ontosoroh Afias (4 tahun). Kami berdomisili di Babelan, wilayah kecamatan perbatasan antara Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Aku berasal dari Serang, Banten, sementara Afidah dari Pati, Jawa Tengah. Aku dan Afidah lahir dari keluarga berpendidikan rendah, yang membicarakan seksualitas dengan anak merupakan hal tabu. Ini cerita tentang anak sulungku, Madiba Vandana Afias.

 

"Apa perbedaan perempuan dan laki-laki?" tanyaku pada anak sulungku, Madiba Vandana Afias, saat usianya masih sekitar 5 tahun. Pertanyaan itu sengaja kuajukan untuk mengawali diskusi mengenai perbedaan seks dan gender, kosakata yang tentu belum ia ketahui.

"Kalau perempuan itu rambutnya panjang, laki-laki rambutnya pendek. Laki-laki lebih kuat dari pada perempuan" jawabnya saat itu.

Aku dapat memaklumi jawabannya mengingat rambutku memang pendek dan sering mengangkat barang-barang berat, sementara Afidah berambut panjang. Pengetahuannya tentu dipengaruhi apa yang dia lihat di sekitarnya.

"Laki-laki ada yang rambutnya panjang lho. Perempuan juga ada yang lebih kuat daripada laki-laki" sanggahku atas jawabannya.

"Terus apa perbedaannya, Yah?" Ia balik bertanya padaku.

Buku "Pasangan Calon Melawan Kolom Kosong"

Buku berjudul “Pasangan Calon Melawan Kolom Kosong, Potret Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017” ini mengulas tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, khususnya yang terjadi di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, pada Pilkada Tahun 2017.

Buku terbitan CV. Rafi Sarana Perkasa Semarang yang terdiri dari 10 bab dan 106 halaman ini ditulis oleh Abhan (Ketua Bawaslu RI Periode 2017-2022), Asep Mufti (Tim Asistensi Bawaslu), dan Achwan (Anggota Bawaslu Kabupaten Pati). Pada bab awal, buku ini memaparkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, yang secara hukum menjadi dasar konstitusional penyelenggaraan pilkada dengan satu pasangan calon.

Di bab-bab berikutnya, dipaparkan mengenai situasi pemilihan di Kabupaten Pati serta dinamika yang menyertainya, seperti munculnya pasangan calon tunggal dan gerakan relawan pendukung kotak kosong. Ada beberapa permasalahan yang muncul di lapangan. Di bab akhir, penulis memaparkan perihal proyeksi penyelenggaraan pilkada dengan pasangan calon tunggal.

Buku ini diberikan pengantar oleh Harjono (Ketua DKPP RI) dan Arief Budiman (Ketua KPU RI Periode 2017-2022), serta disunting oleh M. Roffiudin, Wartawan Tempo yang kini menjadi Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2022.

Buku dapat diunduh melalui link berikut: https://bit.ly/2sbiIwC    

Menyoal Permenag Tentang Majelis Taklim

Oleh: Asep Mufti[1]

Baru-baru ini Menteri Agama Republik Indonesia, Fachrul Razi, menuai banyak kritik dari publik akibat menerbitkan sebuah kebijakan yang mengatur majelis taklim. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim (Permenag). Ketentuan yang banyak dikritik oleh publik adalah ketentuan Pasal 6 ayat (1) Permenag tersebut yang mengharuskan majelis taklim terdaftar pada Kantor Kementerian Agama.

Majelis taklim sesungguhnya sudah ada dan berkembang secara organik dalam masyarakat muslim di Indonesia. Di lingkungan masyarakat, kita banyak menemukan komunitas yang melakukan pengkajian tentang islam dengan cara membaca Al-quran, ceramah, dan lain-lain.

Sekretaris Jenderal PBNU, Helmy Faishal Zaini, menilai Permenag tersebut mengganggu peran majelis taklim di masyarakat. Helmy mengatakan UU Keormasan sudah mengatur pendirian organisasi bagi majelis taklim yang hendak mendaftarkan sebagai ormas. Jadi menurut Helmy, pemerintah janganlah mempersulit dan merepotkan masyarakat.[2]

Terbitnya Permenag tersebut juga disesalkan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily. Menurut Ace, keluarnya Permenag itu terlalu berlebihan, karena hal itu tidak perlu diatur oleh pemerintah. Selama ini majelis taklim itu sangat tumbuh subur di masyarakat tanpa harus diatur-diatur oleh pemerintah.[3]

Dalam konteks Hak Asasi Manusia, sesungguhnya setiap orang bebas untuk berkumpul dan berserikat, tidak terkecuali di Indonesia, karena hak atas kebebasan tersebut telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28E ayat (3) menyebutkan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Karena hak itu telah dijamin dan diakui oleh negara, maka menjadi kewajiban negara terutama pemerintah untuk melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhinya.[4]

Apakah Permenag yang mengatur majelis taklim tersebut membatasi dan menghambat pemenuhan hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat? Pertanyaan tersebut menjadi permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini. Namun untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu diketahui lebih dulu dengan jelas mengenai apa yang menjadi latar belakang pemerintah, khususnya Menteri Agama menerbitkan Permenag tentang majelis taklim dan bagaimananya pengaturannya.  Selain itu, perlu juga diketahui, bagaimana seharusnya peran negara dalam memenuhi hak kebebasan berkumpul dan berserikat.

Menolak Hukuman Mati Dalam RKUHP

Oleh: Asep Mufti[1]

Menjelang akhir masa jabatan keanggotaan DPR RI periode 2014-2019, elemen masyarakat, terutama mahasiswa bergejolak melakukan unjuk rasa di banyak daerah, bahkan sampai merenggut dua nyawa mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara. Peristiwa dan keadaan yang sangat memprihatinkan.

Peristiwa tersebut disebabkan adanya polemik terhadap beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU), baik yang telah disahkan oleh DPR, yaitu UU KPK, maupun RUU lain yang belum disahkan seperti RUU tentang Hukum Pidana (RKUHP), Penghapusan Kekerasan Seksual, Pertanahan dll. Tulisan ini hanya mencoba untuk melihat permasalahan yang menjadi polemik atas RKUHP, khususnya terkait dengan pengaturan hukuman mati.

Niatan bangsa ini memiliki Hukum Pidana Nasional lagi-lagi harus tertunda, mengingat terhadap rancangan yang ada, masih menuai banyak penolakan masyarakat. Meskipun polemik yang berkembang di media massa maupun di media sosial, bagi masyarakat atau setidaknya bagi penulis, tidak cukup memberikan informasi yang cukup untuk betul-betul memahami persoalan sebenarnya.